Sarasehan Nasional Dewan Dakwah Sampaikan 6 Kriteria Ideal Cawapres Pendamping Prabowo
Jakarta, dewandakwah.or.id - Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia mengusulkan enam kriteria utama bagi calon Wakil Presiden Republik Indonesia untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden. Usulan tersebut menjadi salah satu pokok pembahasan dalam Sarasehan Kebangsaan bertema “Menyerap Aspirasi Umat tentang Kriteria Wakil Presiden Republik Indonesia” yang digelar di Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, H. Fathurrahman Mahfudz, B.RIK., M.M, menyampaikan catatan konseptual yang menjadi landasan penyelenggaraan sarasehan tersebut. Forum ini dimaksudkan untuk menghimpun pandangan ulama, cendekiawan, dan pimpinan organisasi masyarakat Islam terkait sosok yang dinilai layak mendampingi Presiden Prabowo Subianto hingga akhir masa pemerintahan pada 2029.
Dalam catatan tersebut, Dewan Dakwah menilai proses pengisian jabatan Wakil Presiden tidak semestinya hanya menjadi ruang kompromi politik antarelite partai koalisi. Proses tersebut perlu mempertimbangkan aspirasi masyarakat, integritas calon, serta kepentingan bangsa dan negara.
Mengacu pada Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden dilakukan melalui pemilihan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) terhadap dua calon yang diusulkan Presiden dalam waktu paling lambat 60 hari.
Enam Kriteria Calon Wakil Presiden
Dewan Dakwah mengajukan enam kriteria utama bagi calon Wakil Presiden.
Pertama, memiliki integritas moral, keislaman yang kokoh, serta rekam jejak yang bersih dari korupsi, pelanggaran hukum, maupun persoalan administratif yang dapat menimbulkan sengketa konstitusional.
Kedua, memiliki keberpihakan nyata terhadap kedaulatan ekonomi umat dan rakyat kecil. Calon Wakil Presiden diharapkan mempunyai visi dan rekam jejak dalam memperjuangkan ekonomi kerakyatan, kedaulatan pangan dan energi, serta pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Ketiga, mampu menjadi perekat ukhuwah Islamiyah sekaligus pemersatu bangsa. Sosok yang diusulkan diharapkan dapat diterima berbagai organisasi masyarakat Islam, seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Persatuan Islam (Persis), Wahdah Islamiyah, Al-Washliyah, dan elemen kebangsaan lainnya.
Keempat, memiliki loyalitas dan kemampuan bersinergi dengan Presiden. Wakil Presiden diharapkan mampu menjalankan peran sebagai pendamping Presiden, menerjemahkan visi pemerintahan ke dalam kebijakan yang efektif, serta menghindari munculnya dualisme kepemimpinan.
Kelima, mempunyai kapasitas kepemimpinan dan pengalaman tata kelola. Kematangan intelektual, kemampuan manajerial, serta pengalaman mengelola institusi besar maupun birokrasi pemerintahan dinilai penting untuk membantu Presiden menangani persoalan pendidikan, kesehatan, kemiskinan, dan penegakan hukum.
Keenam, memiliki komitmen terhadap penguatan dakwah, pendidikan, dan moralitas bangsa, termasuk kepedulian terhadap pesantren, madrasah, perguruan tinggi Islam, serta pembinaan moral generasi muda.
Dorong Keberpihakan terhadap Kesejahteraan Umat
Selain merumuskan kriteria calon Wakil Presiden, Dewan Dakwah juga menyoroti kondisi sosial-ekonomi umat Islam. Meski menjadi mayoritas penduduk Indonesia, umat Islam di tingkat akar rumput dinilai masih menghadapi berbagai persoalan, mulai dari kesenjangan ekonomi, penguasaan sumber daya alam oleh segelintir kelompok, lemahnya penegakan hukum yang berkeadilan, hingga tingginya angka pengangguran dan kemiskinan.
Di sisi lain, catatan tersebut mengapresiasi membaiknya komunikasi antara pemerintah dan kalangan ulama serta aktivis Islam selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kondisi ini dinilai membuka ruang dialog yang lebih sehat antara ulama dan umara.
Dewan Dakwah berpandangan, Wakil Presiden mendatang perlu memiliki pemahaman terhadap persoalan dan kebutuhan umat. Keberpihakan tersebut dinilai bukan bentuk sektarianisme, melainkan bagian dari upaya mewujudkan keadilan sosial dan memperkuat persatuan nasional.
Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah penguatan ekonomi kerakyatan, pendidikan pesantren dan madrasah, serta pengembangan lembaga zakat dan wakaf produktif. Hal tersebut dinilai membutuhkan dukungan kepemimpinan nasional yang memahami kondisi masyarakat.
Rekomendasi Akan Disampaikan kepada Presiden dan MPR
Sebagai tindak lanjut, hasil Sarasehan Kebangsaan direkomendasikan untuk dirumuskan menjadi Risalah Kebangsaan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia.
Risalah tersebut selanjutnya direncanakan disampaikan secara resmi kepada Presiden Republik Indonesia dan pimpinan MPR RI, serta dikomunikasikan kepada pimpinan organisasi masyarakat Islam tingkat pusat.
Melalui rekomendasi ini, Dewan Dakwah berharap aspirasi umat Islam dapat menjadi bagian dari pertimbangan dalam proses pengisian jabatan Wakil Presiden. Langkah tersebut sekaligus menjadi kontribusi konstruktif umat Islam bagi keselamatan, persatuan, dan kemajuan bangsa.
-----------------------------
Mari Dukung Program Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia
Bank Muamalat Indonesia
3580001727 an. DDII
Berita Terkait
Berita
Dewan Dakwah Kabupaten Tangerang Gelar Dauroh Duat, Perkuat Kompetensi 137 Dai dan Daiyah
Tangerang, dewandakwah.or.id – Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Kabupaten Tangerang menggelar Dauroh Duat atau Pelatihan dan Pembekalan Dai-Daiyah selama dua hari, Sabtu–Ahad, 14–15 November 2026, di Gedung Kampus Universitas Cendekia Abditama (UCA), Islamic Village, Kabupaten Tangerang, Banten.
Berita
Dewan Dakwah Pusat Serahkan Mandat Kepemimpinan Dewan Dakwah Sumatera Selatan kepada Drs. Muhammad Juhartono
Prabumulih, dewandakwah.or.id — Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Pusat menyerahkan Surat Mandat Ketua dan Sekretaris Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Provinsi Sumatera Selatan kepada Drs. Muhammad Juhartono, Sabtu (14/11/2026). Penyerahan mandat berlangsung di Hotel Grand Nikita, Prabumulih, bertepatan dengan pelaksanaan Seminar Mawaris 2.
Berita
Dewan Dakwah Tegaskan Seruan Melawan Oligarki Pengkhianat dalam Aksi Rakyat Bela Indonesia di Tugu Proklamasi
Jakarta, dewandakwah.or.id – Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus mengawal perjuangan membela kepentingan rakyat, menegakkan keadilan hukum, serta menjaga kedaulatan bangsa dari praktik penguasaan kekayaan negara secara ilegal yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat.