Kembali ke Daftar Berita
Berita

Sarasehan Nasional Dewan Dakwah Sampaikan 6 Kriteria Ideal Cawapres Pendamping Prabowo

Oleh Admin Dewan Dakwah • Rabu, 18 November 2026
Sarasehan Nasional Dewan Dakwah Sampaikan 6 Kriteria Ideal Cawapres Pendamping Prabowo

Jakarta, dewandakwah.or.id - Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia mengusulkan enam kriteria utama bagi calon Wakil Presiden Republik Indonesia untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden. Usulan tersebut menjadi salah satu pokok pembahasan dalam Sarasehan Kebangsaan bertema “Menyerap Aspirasi Umat tentang Kriteria Wakil Presiden Republik Indonesia” yang digelar di Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Jakarta, dewandakwah.or.id - Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia mengusulkan enam kriteria utama bagi calon Wakil Presiden Republik Indonesia untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden. Usulan tersebut menjadi salah satu pokok pembahasan dalam Sarasehan Kebangsaan bertema “Menyerap Aspirasi Umat tentang Kriteria Wakil Presiden Republik Indonesia” yang digelar di Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, H. Fathurrahman Mahfudz, B.RIK., M.M, menyampaikan catatan konseptual yang menjadi landasan penyelenggaraan sarasehan tersebut. Forum ini dimaksudkan untuk menghimpun pandangan ulama, cendekiawan, dan pimpinan organisasi masyarakat Islam terkait sosok yang dinilai layak mendampingi Presiden Prabowo Subianto hingga akhir masa pemerintahan pada 2029.

Dalam catatan tersebut, Dewan Dakwah menilai proses pengisian jabatan Wakil Presiden tidak semestinya hanya menjadi ruang kompromi politik antarelite partai koalisi. Proses tersebut perlu mempertimbangkan aspirasi masyarakat, integritas calon, serta kepentingan bangsa dan negara.

Mengacu pada Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden dilakukan melalui pemilihan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) terhadap dua calon yang diusulkan Presiden dalam waktu paling lambat 60 hari.

Enam Kriteria Calon Wakil Presiden

Dewan Dakwah mengajukan enam kriteria utama bagi calon Wakil Presiden.

Pertama, memiliki integritas moral, keislaman yang kokoh, serta rekam jejak yang bersih dari korupsi, pelanggaran hukum, maupun persoalan administratif yang dapat menimbulkan sengketa konstitusional.

Kedua, memiliki keberpihakan nyata terhadap kedaulatan ekonomi umat dan rakyat kecil. Calon Wakil Presiden diharapkan mempunyai visi dan rekam jejak dalam memperjuangkan ekonomi kerakyatan, kedaulatan pangan dan energi, serta pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Ketiga, mampu menjadi perekat ukhuwah Islamiyah sekaligus pemersatu bangsa. Sosok yang diusulkan diharapkan dapat diterima berbagai organisasi masyarakat Islam, seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Persatuan Islam (Persis), Wahdah Islamiyah, Al-Washliyah, dan elemen kebangsaan lainnya.

Keempat, memiliki loyalitas dan kemampuan bersinergi dengan Presiden. Wakil Presiden diharapkan mampu menjalankan peran sebagai pendamping Presiden, menerjemahkan visi pemerintahan ke dalam kebijakan yang efektif, serta menghindari munculnya dualisme kepemimpinan.

Kelima, mempunyai kapasitas kepemimpinan dan pengalaman tata kelola. Kematangan intelektual, kemampuan manajerial, serta pengalaman mengelola institusi besar maupun birokrasi pemerintahan dinilai penting untuk membantu Presiden menangani persoalan pendidikan, kesehatan, kemiskinan, dan penegakan hukum.

Keenam, memiliki komitmen terhadap penguatan dakwah, pendidikan, dan moralitas bangsa, termasuk kepedulian terhadap pesantren, madrasah, perguruan tinggi Islam, serta pembinaan moral generasi muda.

Dorong Keberpihakan terhadap Kesejahteraan Umat

Selain merumuskan kriteria calon Wakil Presiden, Dewan Dakwah juga menyoroti kondisi sosial-ekonomi umat Islam. Meski menjadi mayoritas penduduk Indonesia, umat Islam di tingkat akar rumput dinilai masih menghadapi berbagai persoalan, mulai dari kesenjangan ekonomi, penguasaan sumber daya alam oleh segelintir kelompok, lemahnya penegakan hukum yang berkeadilan, hingga tingginya angka pengangguran dan kemiskinan.

Di sisi lain, catatan tersebut mengapresiasi membaiknya komunikasi antara pemerintah dan kalangan ulama serta aktivis Islam selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kondisi ini dinilai membuka ruang dialog yang lebih sehat antara ulama dan umara.

Dewan Dakwah berpandangan, Wakil Presiden mendatang perlu memiliki pemahaman terhadap persoalan dan kebutuhan umat. Keberpihakan tersebut dinilai bukan bentuk sektarianisme, melainkan bagian dari upaya mewujudkan keadilan sosial dan memperkuat persatuan nasional.

Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah penguatan ekonomi kerakyatan, pendidikan pesantren dan madrasah, serta pengembangan lembaga zakat dan wakaf produktif. Hal tersebut dinilai membutuhkan dukungan kepemimpinan nasional yang memahami kondisi masyarakat.

Rekomendasi Akan Disampaikan kepada Presiden dan MPR

Sebagai tindak lanjut, hasil Sarasehan Kebangsaan direkomendasikan untuk dirumuskan menjadi Risalah Kebangsaan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia.

Risalah tersebut selanjutnya direncanakan disampaikan secara resmi kepada Presiden Republik Indonesia dan pimpinan MPR RI, serta dikomunikasikan kepada pimpinan organisasi masyarakat Islam tingkat pusat.

Melalui rekomendasi ini, Dewan Dakwah berharap aspirasi umat Islam dapat menjadi bagian dari pertimbangan dalam proses pengisian jabatan Wakil Presiden. Langkah tersebut sekaligus menjadi kontribusi konstruktif umat Islam bagi keselamatan, persatuan, dan kemajuan bangsa.
-----------------------------
Mari Dukung Program Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia
Bank Muamalat Indonesia
3580001727 an. DDII

Berita Terkait

Dewan Dakwah Pusat Serahkan Mandat Kepemimpinan Dewan Dakwah Sumatera Selatan kepada Drs. Muhammad Juhartono Berita
15 November 2026 • Oleh Admin Dewan Dakwah

Dewan Dakwah Pusat Serahkan Mandat Kepemimpinan Dewan Dakwah Sumatera Selatan kepada Drs. Muhammad Juhartono

Prabumulih, dewandakwah.or.id — Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Pusat menyerahkan Surat Mandat Ketua dan Sekretaris Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Provinsi Sumatera Selatan kepada Drs. Muhammad Juhartono, Sabtu (14/11/2026). Penyerahan mandat berlangsung di Hotel Grand Nikita, Prabumulih, bertepatan dengan pelaksanaan Seminar Mawaris 2.